Komisi IX DPR Dukung Jateng Jadi Kota Percontohan BPJS
Ketua tim komisi IX DPR RI Ir Supriyanto sekaligus Wakil Ketua Komisi IX mengatakan, Kunjungan ke Semarang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang ada di Kota tersebut.
Menurutnya, Pihaknya juga mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai pembayaran klaim dan pengelolaan dana kapitasi BPJS.
Dirinya menyambut baik animo masyarakat Jawa Tengah yang terhitung tinggi terhadap kepesertaan BPJS, yakni mencapai 54 persen. Diharapkan provinsi ini bisa menjadi percontohan pelaksanaan BPJS di Indonesia. "Kita mendukung penuh bila Jateng menjadi Kota percontohan BPJS tingkat nasional," jelasnya saat Kunker ke Jateng.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr Pungky Samhasto MQIH mengatakan, berdasarkan evaluasi, JKN yang dikelola BPJS melalui puskesmas, klinik, dan dokter keluarga, tidak menjumpai masalah, khususnya dari aspek pelayanan kesehatan.
"Masalah muncul saat ada dana kapitasi tapi belum ada regulasi pemanfaatannya. Namun mulai 1 Mei peraturan tentang proses pemanfaatan dana kapitasi di kabupaten/kota sudah bisa digunakan," jelasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Andayani Budi Lestari SE MM mengungkapkan sampai saat ini sudah terdapat 19.591.666 peserta BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut mencapai 54,7 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang tercatat 35,8 juta orang.
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan pelayanan BPJS tidak menggunakan sistem yang rumit. Sehingga masyarakat mudah menyampaikan klaim BPJS. "Apalagi sekarang ini masih ada sejumlah pertanyaan dari beberapa kabupaten, menyangkut kapan dana klaim dapat dicairkan, dan seperti apa polanya," ujarnya.
Tidak hanya itu, jelasnya, pada pelaksanaannya masih ada masyarakat yang mengeluhkan mengenai BPJS. Misalnya kalangan buruh yang menyoal mengenai perubahan Jamsostek menjadi BPJS yang berdampak pada munculnya tambahan biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dianggap cukup memberatkan dan mempengaruhi psikologi buruh.
"Mudah-mudahkan kita bisa cari solusinya. Minimal komitmen antar penyelenggara bisa terjalin dengan pelayanan yang baik. Problem komunikasi menjadi penting. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rumah sakit yang sudah membantu pelaksanaannya. BPJS Jateng akan didorong menjadi model percontohan dalam hal pelaksanaan JKN dan BPJS yang baik," katanya. (si)/foto:sugeng irianto/parle/iw.
